Pemerintah Bahas Kenaikan Cukai MMEA Kelas B dan C, Ini Detailnya!

TEKNOSIGNAL.COM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan saat ini sedang membahas rencana penyesuaian tarif cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) untuk golongan B dan C. Saat ini pembahasan dilakukan bersama di Kementerian Keuangan.

Seperti diketahui, MMEA Grup A dengan kadar hingga 5% biasa disebut bir, selanjutnya MMEA Grup B dengan kadar 5% hingga 20% biasa disebut wine. Dan MMEA Group C adalah minuman dengan kandungan alkohol di atas 20% yang biasa dikenal dengan minuman keras.

“Penyesuaian tarif cukai MMEA golongan B dan C merupakan salah satu agenda pembahasan perumusan kebijakan cukai MMEA yang saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan,” kata Direktur Antar Lembaga dan Kepabeanan Internasional Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Syarif Hidayat saat dihubungi media. , Senin (22/11/2021).

Baca Juga  Lowongan Terbaru Perum Damri, Cek Posisi dan Persyaratannya!

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Penerimaan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Pande Putu Oka.

“Kebijakan mengenai tarif cukai untuk MMEA masih dalam proses pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait, dan jika sudah ditetapkan, Pemerintah akan segera mengumumkannya,” tambahnya.

Menurut Syarif, saat ini telah terjadi penyesuaian tarif cukai MMEA untuk golongan A tahun 2019, baik di dalam negeri maupun impor. Sejak diterbitkannya PMK No 158/PMK.011/2018 lalu, belum ada penyesuaian lebih lanjut terhadap tarif cukai MMEA.

Hingga saat ini, proyeksi penerimaan negara di sektor cukai pada akhir tahun 2021 diproyeksikan dapat memenuhi target yang diamanatkan pada tahun 2021. Penerimaan cukai sendiri telah mencapai Rp128,3 triliun pada kuartal III 2021 atau tumbuh 15,1 persen dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp111,5 triliun.

Baca Juga  Proyektor diskon ini dapat memberi daya pada home theater impian Anda - Geek

“Kinerja ini dipengaruhi oleh kebijakan di bidang cukai (penyesuaian tarif) dan efektivitas pengawasan melalui program pemberantasan rokok ilegal,” tambahnya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui cukai, pemerintah telah memiliki Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam undang-undang ini nantinya dapat diatur bahwa proses persetujuan ekstensifikasi cukai dapat lebih sederhana, cukup dengan mengajukannya ke DPR dan membahas serta menyepakati RUU APBN.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *